Sejarah LPSE Jawa Barat Fungsi dan fungsi utama
Sudahkah Anda menggunakan layanan LPSE? Seperti layanan serupa lainnya di provinsi ini, lembaga ini mengelola teknologi dan informasi. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan cara elektronik.
LPSE sendiri merupakan singkatan dari Electronic Procurement Service. Dalam hal ini, Anda dapat secara elektronik mencari petugas pengadaan di lembaga dan instansi daerah yang tidak memiliki LPSE. Selain memfasilitasi para petugas tersebut, juga menyediakanjasa regregasi kapal induk, barang dan kuda poni di daerah setempat.
Sejarah LPSE Jawa Barat
Ada beberapa tonggak sejarah yang membentuk fondasi berdirinya lembaga tersebut. Benar sekali, pada tahun 2009, menjadi jelas bahwa pemerintah provinsi Jawa Barat memutuskan untuk merombak atau mengubah struktur organisasi atau tata kelola SOTK di Jawa Barat.
Beberapa perubahan dilakukan, salah satunya adalah pembentukan unit baru. Ini adalah LPSE. Jawa Barat Unit pengadaan baru ini merupakan gabungan dari Unit Layanan Pengadaan dan LPSE, keputusan itu sebenarnya dibuat berdasarkan pengarahan oleh Korsupgah dan wakil kepala pertahanan KPK.
Pada saat itu, pembentukan unit-unit tersebut disepakati bersama. Akhirnya, pemprov Jabar resmi memiliki unit LPSE dan disahkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku tentang pembentukan LPSE lignkungan setempat untuk akurasi, UU No. 112 Tahun 2018.
Biro tersebut saat ini berada di bawah naungan Asisten Ekonomi dan Pembangunan. Unit ini memiliki tugas penting untuk melakukan operasi campuran, pengadaan barang dan jasa. Hal ini dilakukan melalui jasapenahbisan, dalam hal ini unit baru akan memberikan pelayanan bersama bagi seluruh masyarakat di lingkungan pemprov Jabar.
Unit ini juga memiliki mitra yang sangat baik untuk bekerja dengan lebih mudah. Beberapa sekutu yang mendampinginya antara lain LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Mitra lainnya termasuk INAPROC dan Jaringan Dokumen Hukum dan Informasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat/JDiH.
Fungsi LPSE Jawa Barat
Bagaimana dengan pekerjaan unit? Unit ini memiliki cukup banyak pekerjaan. Salah satu tugas yang akan dilakukan adalah mengoordinasikan operasi pada peralatan regional. Mereka juga bertanggung jawab untuk melakukan layanan administrasi dalam penyediaan barang dan jasa.
Pengelolaan barang dan jasa meliputi pengelolaan elektronik, mendukung kewenangan provinsi untuk melaksanakan pendampingan sesuai bidang tugasnya. Dekorasi juga merupakan salah satu tugas utama mereka. Tak hanya itu, unit LPSE Jabar harus menetapkan koordinasi kebijakan umum dan administrasi.
Jika detail lebih lanjut tersedia, unit di bidang ini akan memiliki beberapa fu ngsi penting, termasuk:
- Administrasi Biro Perdagangan, Jasa dan Barang
Dalam hal ini, LPSE bertanggung jawab untuk mengawasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Ini harus dilakukan oleh karyawan berdasarkan kebutuhan kerja mereka.
- Menyelenggarakan perumusan kebijakan umum
LPSE provinsi Jawa Barat juga bertindak sebagai penyelenggara dalam hal koordinasi administrasi, rekomendasi regulasi, perumusan kebijakan umum untuk mengatur di bidang penyediaan barang dan jasa.
- Penilaian
Unit ini juga memiliki fungsi untuk melakukan evaluasi. Selain itu, pelaporan kinerja tentang pasokan barang dan jasa harus dilakukan dengan benar.
- Fungsi lainnya
Selain ketiga fungsi di atas, unit juga memiliki misi untuk menjalankan tugasnya. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di sini adalah melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan tugasnya.
Pembentukan LPSE dalam hal ini merupakan bukti nyata dari pemerintah. Dalam hal ini, pemprov Jabar sangat serius dalam memastikan operasionalnya terintegrasi dengan baik. Dengan cara ini, tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kualitas kerja akan bekerja dengan lancar tanpa hambatan.
Dasar hukum pembentukan LPSE
Apa dasar pembentukan LPSE Jawa Barat? Unit pengadaan benar-benar dibentuk sejauh mungkin sehingga semua tugas dan kewajiban dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Dasar hukum ter akan digunakan sebagai dasar pendiriannya. Beberapa di antaranya adalah:
- peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Salah satu landasan didirikannya lembaga ini adalah agar kualitas sumber daya manusia semakin ditingkatkan. Dengan lembaga ini, semuanya bisa dipermudah dengan cara elektronik. Dengan demikian, manusia juga dapat berkontribusi pada pengembangan keterampilan mereka.
- Meningkatkan peran masyarakat
Dasar dari layanan LPSE Jawa Barat lainnya adalah untuk membuat masyarakat lebih aktif di bidang pembangunan. Tidak hanya itu, pers dalam hal ini mutlak diperlukan untuk berkontribusi pada sisi pembangunan.
- Perkembangan media teknologi
Di dunia secanggih sekarang, teknologi pasti perlu ditingkatkan. Keberadaan LPSE juga tergantung pada perkembangan teknologi. Hal ini dilakukan untuk mendukung pelestarian budaya menuju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
- Memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya
Penggunaan teknologi harus dilakukan dengan cara sebaik mungkin. Bekerja dengan teknologi yang matang dan tepat akan membuat segalanya lebih mudah. Ini adalah salah satu dasar pendirian lembaga.
- Teknologi yang memungkinkan
Dalam hal ini, pembentukan LPSE provinsi. Jawa Barat bertujuan untuk membuat pemberdayaan teknologi optimal. Jika teknologi lebih kuat, efisiensi kerja akan tercapai dengan lebih mudah dan lancar.
2 jenis yang terkait dengan LPSE
Untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat, lembaga ini dibagi menjadi beberapa kategori. Dua jenis yang terkait dengan lembaga-lembaga tersebut adalah sebagai berikut:
- Penyedia LPSE
Salah satu jenis LPSE adalah unit ini. Ada juga ketua cabang audit dan registrasi ke bidang sosialisasi dan pelatihan.
- Penyedia Sistem LPSE
Tidak seperti penyedia perusahaan, dalam jumlah yang cukup banyak. Ini karena ia memiliki alamat situs web sendiri. Oleh karena itu, mereka bertanggung jawab untuk mengelola database itu sendiri dan melakukan fungsi lainnya.
Misalnya, penyedia sistem bersosialisasi dalam penyediaan barang dan jasa, melakukanpelatihan melay a ni dan memeriksa informasi tertentu. Informasi yang akan dicek biasanya dimulai dari SIUP, akta KTP hingga izin sesuai cabang terkait.
Manajemen server juga dilakukan oleh kedua kategori di atas. Dalam hal ini, LPSE mutlak diperlukan, karena pengadaan barang secara elektronik jelas akan memfasilitasi semuanya. Tidak hanya itu, tetapi juga akan ada lebih banyak transparansi.
Operasional akan lebih mudah, lebih bertanggung jawab, dan efisiensi dalam pelaksanaan belanja negara akan lebih mudah. Semua dilakukan dengan tugas dan fungsi sebagaimana didefinisikan oleh LPSE Jawa Barat.